Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) saat Tito menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri tertanggal 20 November 2014, ia memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 11,297 miliar. Tanah dan bangunan itu terletak di delapan lokasi di Palembang, Tangerang, dua lokasi di Jakarta Selatan dan satu bangunan di Singapura.
Namun LHKPN tersebut tidak memuat harta bergerak Tito berupa alat transportasi. Harta lain mantan Kapolda Metro Jaya itu adalah harta bergerak lain dan logam mulia bernilai Rp 160 juta, giro dan setara kas lain sejumlah Rp 1,827 miliar.
Tito masih tercatat memilik utang berjumlah Rp 2,993 miliar dalam bentuk pinjaman barang dan kartu kredit.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Polri. Presiden sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPR yang berisi pengajuan nama Tito sebagai pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun.
DPR selanjutnya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito.
